Menjelang pelaksanaan visitasi oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang dijadwalkan 7-9 Oktober 2024, Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah menerima masukan dan arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltim, Senin (23/9) lalu.
Tim monitoring yang terdiri dari perwakilan DPMD melakukan kunjungan untuk memberikan arahan terkait indikator dan bobot penilaian. Kualitas ketersediaan informasi dan pelibatan publik menjadi fokus utama. Dalam monitoring ini, beberapa catatan penting diidentifikasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Desa Batuah.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain adalah pemanfaatan display informasi untuk menampilkan infografis desa, realisasi keuangan desa, serta jadwal kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat. “Penambahan kolom pengaduan masyarakat dan kontak pengaduan di website desa juga dianggap penting untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi,” kata Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Aswanda.
Selain itu, optimalisasi ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pusat informasi di desa menjadi sorotan. Kunjungan ini juga memberikan rekomendasi untuk menambahkan spanduk selamat datang bagi tim visitasi pusat serta memastikan update informasi di media sosial agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita terbaru tentang kegiatan desa. “Persiapan yang matang dan implementasi rekomendasi yang tepat, Desa Batuah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik,” bebernya
Kunjungan ini, lanjutnya bukan sekadar penilaian, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendorong desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan, semua upaya ini akan berkontribusi dalam meraih penghargaan yang diinginkan dan semakin memperkuat posisi Desa Batuah sebagai salah satu contoh terbaik dalam keterbukaan informasi publik di Indonesia. “Desa Batuah masuk dalam kategori maju. Semoga bisa menang dan menjadi contoh bagi desa lainnya,” harapnya.
Untuk diketahui, Desa Batuah terpilih sebagai salah satu dari 10 desa terbaik nasional untuk kegiatan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menilai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur Standar Layanan Informasi Publik di tingkat desa.
SUMBER : ADMIN DAN DMPD KALTIM